Mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro Dituduh Merencanakan Kudeta BERITA AKURAT DARI SELURUH DUNIA
ILUSTRASI. Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, beserta beberapa sekutunya, kini resmi terlibat dalam sebuah kudeta kanan. REUTERS/Adriano Machado
Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, beserta beberapa sekutunya, kini resmi terlibat dalam sebuah konspirasi kriminal yang bertujuan untuk menghancurkan sistem demokrasi Brasil melalui sebuah kudeta kanan.
Penyidik dari polisi federal Brasil mengonfirmasi pada hari Kamis bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan panjang mengenai upaya terkoordinasi untuk “meruntuhkan negara konstitusional Brasil” secara kekerasan.
Laporan penyelidikan tersebut, yang kini telah diteruskan ke Mahkamah Agung Brasil, menandai langkah penting dalam menindak upaya penghancuran demokrasi terbesar di dunia ini.
Baca Juga: Donald Trump Rayakan Kemenangan Pemilu dengan Asyik Nonton UFC Bersama Elon Musk
Daftar Tersangka dan Tindak Pidana yang Dituduhkan
Sebanyak 37 individu secara resmi didakwa dengan sejumlah kejahatan, termasuk pembentukan organisasi kriminal, percobaan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, dan upaya untuk merobohkan sistem demokrasi Brasil.
Salah satu nama utama dalam daftar tersebut adalah Jair Bolsonaro, yang menjabat sebagai presiden Brasil dari 2018 hingga 2022. Selain Bolsonaro, beberapa tokoh penting dari pemerintahan kanan yang dipimpinnya juga terlibat, seperti:
- Alexandre Ramagem, mantan kepala intelijen yang dekat dengan Bolsonaro.
- Jenderal Walter Braga Netto dan Jenderal Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, dua mantan menteri pertahanan yang juga disebut terlibat.
- Anderson Torres, mantan menteri kehakiman dan keamanan publik.
- Jenderal Augusto Heleno, mantan menteri keamanan institusional.
- Admiral Almir Garnier Santos, mantan komandan angkatan laut.
- Valdemar Costa Neto, presiden partai politik yang mendukung Bolsonaro.
- Filipe Martins, penasihat kebijakan luar negeri Bolsonaro.
Selain itu, Fernando Cerimedo, seorang ahli pemasaran digital asal Argentina yang memiliki kedekatan dengan Bolsonaro, juga disebut dalam laporan tersebut.
Cerimedo sebelumnya terlibat dalam kampanye presiden Javier Milei di Argentina dan memiliki hubungan erat dengan keluarga Bolsonaro.
Baca Juga: Vladimir Putin Beri Sinyal Kesiapan untuk Perang Nuklir!
Penangkapan Terkait Plot Pembunuhan dan Kudeta
Penyelidikan ini tidak hanya mengungkap upaya kudeta, tetapi juga mengarah pada penangkapan lima individu yang diduga terlibat dalam plot pembunuhan terhadap Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dan Wakil Presiden Geraldo Alckmin, serta Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes.
Salah satu dari lima orang yang ditangkap, Jenderal Mario Fernandes, juga disebutkan dalam laporan polisi sebagai bagian dari upaya konspirasi tersebut.
Fernandes diduga mengatakan dalam pesan yang ditemukan oleh penyidik, “Kami sedang berperang,” yang menunjukkan tingkat radikalisasi dan komitmen terhadap rencana kudeta ini.
Penanggapan Bolsonaro dan Sekutunya
Bolsonaro sendiri membantah keterlibatannya dalam upaya untuk membalikkan hasil pemilu 2022, yang dimenangkan oleh Lula.
Dalam wawancara dengan media Metrópoles, Bolsonaro menyatakan bahwa ia perlu meninjau lebih lanjut isi laporan penyelidikan dan menunggu nasihat dari pengacaranya.
Meskipun demikian, beberapa tokoh politik pro-Bolsonaro, seperti Rogério Marinho, pemimpin oposisi di senat, mengecam laporan tersebut sebagai bentuk “persekusi” terhadap pihak kanan Brasil.
Upaya Kudeta pada Akhir Masa Jabatan Bolsonaro
Upaya kudeta ini diduga terjadi pada masa-masa kritis menjelang akhir pemerintahan Bolsonaro, setelah ia kalah dalam pemilu.
Pada saat itu, hampir satu juta warga Brasil menandatangani sebuah manifesto yang memperingatkan bahwa demokrasi Brasil sedang berada dalam bahaya besar, dengan kecurigaan bahwa rencana untuk mempertahankan kekuasaan meski kalah pemilu sedang dipersiapkan.
Setelah kekalahannya, Bolsonaro melarikan diri ke pengasingan sementara di Amerika Serikat, sementara ribuan pendukungnya menggelar aksi protes di luar markas-markas militer Brasil, mendesak intervensi militer yang tidak pernah terjadi.
Baca Juga: Xi Jinping Minta Jerman Bantu Masalah Tarif Uni Eropa atas Kendaraan Listrik China
Upaya untuk menggulingkan kemenangan Lula mencapai puncaknya dengan kerusuhan pada 8 Januari 2023 di ibu kota Brasilia, di mana para pendukung radikal Bolsonaro menyerbu istana presiden, gedung kongres, dan mahkamah agung.
Reaksi Pemerintah Lula dan Implikasi Hukum
Meski pemerintahan Lula kini kembali berkuasa, ancaman dari kelompok kanan jauh terhadap pemerintahannya masih terus berlangsung.
Baru-baru ini, seorang anggota partai politik Bolsonaro tewas setelah meledakkan dirinya sendiri dengan bahan peledak buatan dalam serangan terhadap Mahkamah Agung.
Di tempat kejadian, polisi menemukan topi dengan slogan “Brasil di atas segalanya. Tuhan di atas semuanya”, yang merupakan slogan utama dari gerakan kanan yang dipimpin oleh Bolsonaro.
Paulo Pimenta, Menteri Komunikasi pemerintahan Lula, menyatakan bahwa pemerintah sangat terkejut dan marah dengan pengungkapan bahwa Bolsonaro dan beberapa anggota militer terlibat dalam rencana untuk menggulingkan demokrasi Brasil dengan “keberanian yang hampir tidak bisa dipercaya”.
Pimenta juga menekankan bahwa kejahatan serius ini harus mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal.
Baca Juga: Perseteruan Elon Musk vs Ibu Negara Brasil Janja Lula da Silva Hebohkan Media Sosial
Langkah Hukum Selanjutnya
Sekarang, dengan laporan penyelidikan di tangan Mahkamah Agung dan Kantor Kejaksaan Umum, pemerintah Brasil menunggu keputusan apakah 37 orang yang terlibat dalam konspirasi ini akan didakwa dan diadili.
Pimenta menegaskan bahwa mereka yang terbukti bersalah harus menerima hukuman atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap demokrasi, konstitusi, dan rakyat Brasil.
Sementara itu, seruan dari banyak pihak untuk melihat Bolsonaro di penjara semakin kuat, seiring dengan terungkapnya bukti-bukti keterlibatan yang mengarah pada ancaman serius terhadap sistem politik dan konstitusional negara ini.
Tinggalkan Balasan