ILUSTRASI. South Korea’s ruling People Power Party lawmakers protest against National Assembly Speaker Woo Won-shik during the impeachment vote of a plenary session for South Korean acting President and Prime Minister Han Duck-soo at the National Assembly in Seoul, South Korea, December 27, 2024. REUTERS/Kim Hong-Ji 

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID – SEOUL – Para pembantu senior Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang sedang dimakzulkan, menawarkan pengunduran diri secara massal pada Rabu (1/1). Langkah ini dilakukan sehari setelah Pelaksana Tugas Presiden, Choi Sang-mok, menyetujui penunjukan dua hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi yang akan menentukan nasib Yoon.  

Kantor kepresidenan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa Kepala Staf, Kepala Kebijakan, Penasihat Keamanan Nasional, Penasihat Khusus Urusan Luar Negeri dan Keamanan, serta seluruh sekretaris senior lainnya telah mengajukan pengunduran diri. Namun, kantor tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut.  

Baca Juga: Buntut Kasus Darurat Militer, Presiden Korea Selatan Minta Maaf tapi Ogah Mundur

Namun, Choi menolak pengunduran diri mereka, dengan alasan prioritas saat ini adalah memperbaiki ekonomi dan menstabilkan pemerintahan. “Tugas utama sekarang adalah fokus pada pemulihan negara,” jelas Choi dalam pernyataannya.  

Sebelumnya, para pembantu senior ini telah mengutarakan niat untuk mundur sejak upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember gagal. Namun, pengunduran diri mereka belum diterima.  

Seorang pejabat kepresidenan yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa para pembantu ini tetap mendukung Choi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sementara.  

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Akan Cabut Status Darurat Militer

Pemicu pengunduran diri karena adanya kontroversi pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi.

Keputusan Choi untuk menunjuk dua hakim baru di Mahkamah Konstitusi memicu kritik dari Partai People Power yang berkuasa, yang menyebutnya sebagai tindakan “dogmatis” tanpa konsultasi memadai. Dengan penunjukan ini, jumlah hakim dalam sidang pemakzulan meningkat menjadi delapan dari sembilan kursi yang tersedia.  

Keputusan pemakzulan Presiden Yoon membutuhkan dukungan minimal enam hakim.  

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Upayakan Dialog dengan Korea Utara, Jalan Menuju Unifikasi

Choi menjabat sebagai pelaksana tugas presiden setelah Perdana Menteri Han Duck-soo dimakzulkan pada 14 Desember. Han sebelumnya mengambil alih tugas kepresidenan saat Yoon diskors.  

Saat ini, Yoon menghadapi investigasi atas tuduhan insurreiksi. Pada Selasa (31/12), pengadilan distrik Seoul memberikan persetujuan untuk penangkapannya, menjadikannya presiden pertama yang ditangkap saat masih menjabat.